 |
| Ninik mamak ampang pulai saat audiensi dengan Wabup Risnaldi Ibrahim |
PESISIR SELATAN, salingkanagari.id – Dinamika pembangunan di Kawasan Mandeh kian memanas. Jajaran niniak mamak Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, secara tegas menyuarakan dukungan terhadap investasi, namun sekaligus melayangkan penolakan keras terhadap ornamen bangunan usaha yang dinilai menyerupai klenteng.
Sikap ini disampaikan langsung dalam audiensi panas bersama Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, di ruang rapat Bupati, Jumat (24/4/2026). Pertemuan tersebut diwarnai penegasan kuat dari para pemangku adat yang membawa aspirasi anak kemenakan.
Ketua KAN Ampang Pulai, Nofriyon, menegaskan bahwa masyarakat adat tidak anti-investasi. Bahkan, mereka menyadari pentingnya investasi dalam mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, ia mengingatkan keras agar pembangunan tidak mengabaikan nilai adat dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai bentuk bangunan menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sorotan utama tertuju pada bangunan usaha di kawasan wisata yang ornamen dan simbolnya dianggap menyerupai identitas keagamaan tertentu. Niniak mamak mendesak pemerintah daerah segera bertindak dan meminta pemilik usaha melakukan penyesuaian.
Menurut mereka, jika dibiarkan, persoalan ini berpotensi memicu keresahan sosial dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat yang selama ini hidup harmonis.
“Kami ingin ini disikapi cepat. Jangan sampai berkembang menjadi polemik berkepanjangan,” ujar salah satu tokoh adat dalam pertemuan tersebut.
Meski demikian, niniak mamak tetap menegaskan komitmen untuk mendukung pengembangan Kawasan Mandeh sebagai destinasi unggulan Sumatera Barat. Mereka hanya meminta agar investasi berjalan selaras dengan kearifan lokal.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia menyatakan akan segera memanggil pihak terkait dan mengkomunikasikan persoalan ini dengan pemilik usaha.
“Pemerintah akan mencarikan solusi terbaik. Investasi penting, tapi harmoni sosial jauh lebih utama,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat daerah hingga unsur kepolisian, menandakan persoalan ini mendapat perhatian serius lintas sektor. Kehadiran aparat keamanan juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan situasi tetap kondusif di tengah meningkatnya sorotan publik.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah daerah. Apakah penyesuaian ornamen akan segera dilakukan, atau justru polemik ini akan terus bergulir?
Yang jelas, suara niniak mamak sebagai penjaga adat telah lantang terdengar—dan mereka tak ingin nilai-nilai lokal tergeser di tengah derasnya arus investasi.
