 |
| Pemko Padang saat rakor dengan DJKA |
PADANG , salingkanagari.id — Komitmen memperkuat keselamatan transportasi kembali ditegaskan Pemerintah Kota Padang melalui rapat koordinasi lintas daerah yang digelar di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Selasa (5/5/2026). Fokus utama pembahasan adalah keberlanjutan penjagaan perlintasan sebidang kereta api yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa peran pemerintah pusat sangat krusial dalam memastikan operasional penjagaan di lapangan tetap berjalan. Ia berharap pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang tetap menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), mengingat fungsinya yang vital dalam menjamin keselamatan masyarakat.
“Penjagaan perlintasan ini menyangkut nyawa. Dukungan pusat sangat kami harapkan agar operasional tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama Pemko Pariaman dan Pemkab Padang Pariaman sepakat mengusulkan agar pembiayaan penjagaan untuk periode Mei hingga Desember 2026 tetap ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DJKA.
Data yang dipaparkan menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Dari total 60 titik resmi perlintasan tanpa palang pintu, sebanyak 54 titik masih dijaga secara swadaya oleh masyarakat dengan melibatkan 165 personel. Khusus di Kota Padang, terdapat 20 titik yang dijaga oleh 63 petugas.
Kepala BTP Kelas II Padang, Hendrialdi, menegaskan bahwa keberlanjutan penjagaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Pihaknya akan terus mengoptimalkan penempatan petugas agar pengawasan di lapangan berjalan maksimal.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah pusat dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan tengah mengkaji pengambilalihan tanggung jawab penjagaan perlintasan sebidang.
“Ini menjadi perhatian serius. Ada upaya dari pusat untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut agar keselamatan lebih terjamin,” katanya.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi serta memastikan keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang tetap terjaga secara optimal.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat, Adib Alfikri.
