 |
| Mentan RI Andi Amran Sulaiman saat kunjungan ke Padang Pariaman |
PADANG PARIAMAN, salingkanagari.id – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, melontarkan kritik keras terhadap lambannya realisasi bantuan sektor pertanian di Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang di Pasie Laweh, Senin (14/4/2026).
Kunjungan tersebut mengungkap fakta mencengangkan. Di tengah kondisi ribuan hektare lahan pertanian yang rusak parah akibat bencana, anggaran pemulihan dalam jumlah besar ternyata telah lebih dulu dikucurkan pemerintah pusat sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan April, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh dari optimal.
“Sejak awal bencana kami langsung bergerak cepat. Total bantuan dari Kementerian Pertanian bersama mitra mencapai Rp75 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras sekitar Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak,” ungkap Amran di lokasi.
Secara khusus untuk Sumatera Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp455 miliar untuk sektor pertanian. Tak hanya itu, tambahan anggaran sekitar Rp500 miliar juga digelontorkan untuk sektor perkebunan. Nilai ini menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah dengan paket bantuan pemulihan terbesar pascabencana di Indonesia tahun ini.
Namun, besarnya anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan kecepatan penyaluran di tingkat daerah. Amran menilai proses birokrasi, terutama terkait validasi dan kelengkapan data administrasi, menjadi penghambat utama.
“Anggaran sudah tersedia sejak Januari dan berada di tingkat provinsi. Tapi sampai sekarang realisasinya masih lambat. Kami minta pemerintah provinsi dan kabupaten segera menuntaskan data agar bantuan bisa langsung dirasakan petani,” tegasnya.
Keterlambatan ini dinilai sangat merugikan petani yang terdampak. Dengan musim tanam yang terus berjalan, para petani membutuhkan kepastian bantuan agar dapat segera kembali mengolah lahan dan memulihkan sumber penghasilan mereka.
Data sementara menunjukkan sekitar 7.000 hektare lahan pertanian di berbagai wilayah Sumatera Barat mengalami kerusakan, mulai dari sawah terendam, irigasi rusak, hingga lahan tertimbun material banjir. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
Amran memastikan, seluruh biaya rehabilitasi lahan terdampak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda proses percepatan penyaluran bantuan.
“Semua biaya pemulihan sudah kami tanggung. Tinggal bagaimana di daerah mempercepat proses administrasi. Ini tidak boleh berlarut-larut,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hambatan yang terjadi lebih banyak bersifat teknis administratif, bukan pada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, ia memberikan tenggat waktu tegas agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
“Tadi sudah ada komitmen bersama. Dalam waktu satu bulan, seluruh proses harus rampung dan bantuan harus sudah tersalurkan,” kata Amran.
Pemerintah pusat pun mendorong adanya koordinasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa sinergi yang kuat, dana besar yang telah disiapkan berisiko tidak terserap maksimal, sementara petani terus menanggung dampak ekonomi dari bencana.
Situasi ini menjadi sorotan serius, mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Percepatan realisasi bantuan dinilai krusial, bukan hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga untuk menjaga stabilitas produksi pangan di daerah.
