 |
| Forum strategis Bimbingan Teknis dan Silaturahmi ASWAKADA 2026 |
JAKARTA, salingkanagari.id — Isu harmonisasi kepemimpinan kembali mengemuka dan jadi sorotan dalam forum nasional. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan bahwa hubungan solid antara kepala daerah dan wakil bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikannya dalam forum strategis Bimbingan Teknis dan Silaturahmi ASWAKADA 2026 yang digelar di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Senin (27/4/2026). Forum ini menjadi panggung penting bagi para wakil kepala daerah untuk menyuarakan peran dan posisi strategis mereka dalam pemerintahan.
Dalam suasana diskusi yang dinamis, Elzadaswarman menyoroti bahwa banyak hambatan pembangunan di daerah justru bersumber dari relasi pimpinan yang tidak sinkron. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi tanpa sekat dalam tata kelola pemerintahan.
“Di Payakumbuh, harmonisasi bukan sekadar jargon. Kami menjaga komunikasi terbuka, kesetaraan peran, dan koordinasi lintas pimpinan. Ini yang membuat roda pemerintahan bergerak cepat dan tetap fokus pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut, kepercayaan dan komunikasi yang terbangun kuat mampu memangkas birokrasi berbelit dan mempercepat lahirnya kebijakan strategis. Tanpa itu, menurutnya, program pembangunan akan tersendat di meja koordinasi.
Tak hanya itu, Elzadaswarman juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menilai, perubahan regulasi tersebut mendesak untuk memperjelas pembagian peran antara kepala daerah dan wakilnya.
“Kami siap memberi masukan konkret agar peran wakil kepala daerah semakin kuat dan tidak lagi sekadar pelengkap. Sinkronisasi harus dipastikan dalam aturan, bukan hanya praktik,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar forum seperti ASWAKADA dimanfaatkan sebagai ruang membangun jejaring dan kolaborasi lintas daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus ditopang kerja sama yang luas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, mengingatkan bahwa disharmoni pimpinan daerah masih menjadi persoalan klasik yang berdampak langsung pada kinerja pemerintahan.
Ia menegaskan, kemitraan ideal harus dibangun di atas kepercayaan dan kesetaraan. “Jika tidak sinkron, akan muncul sekat birokrasi yang menghambat kerja pemerintahan. Ini yang harus dihindari,” katanya.
Akmal juga mendorong seluruh wakil kepala daerah untuk aktif memberi masukan dalam revisi regulasi, agar ke depan tercipta sistem pemerintahan daerah yang lebih solid, produktif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
