 |
| Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin |
PESISIR SELATAN, – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mengakselerasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) 2026. Sejumlah isu krusial, mulai dari netralitas aparatur, validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga ancaman politik uang menjadi fokus utama agar pesta demokrasi tingkat nagari berlangsung aman, jujur, dan berkualitas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin di Ruang Rapat Bupati, Rabu (15/7). Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, jajaran kepala OPD, Kepala DPMD Mar Alamsyah, Kepala Dinas Kominfo Wendi, Staf Ahli Bupati Gunawan, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam arahannya, Sekda Zainal Arifin menegaskan seluruh tahapan Pilwana harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Menurutnya, netralitas aparatur pemerintah dan seluruh penyelenggara menjadi harga mati. Di sisi lain, proses pemutakhiran serta validasi DPT harus dilakukan secara maksimal agar tidak menimbulkan persoalan saat pemungutan suara.
"Posko pengaduan harus dibuka agar masyarakat yang mengalami kendala terkait data pemilih dapat segera dilayani. Validasi DPT menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pilwana," tegasnya.
Sekda juga mengingatkan agar seluruh kandidat mengedepankan kampanye yang damai, santun, dan edukatif. Penggunaan media sosial diminta dilakukan secara bertanggung jawab, sementara praktik politik uang harus diberantas karena berpotensi berujung pada sanksi tegas, termasuk diskualifikasi peserta.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak menjaga situasi keamanan selama tahapan Pilwana berlangsung, menyelesaikan setiap sengketa melalui jalur hukum, memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, serta membangun komitmen seluruh calon untuk siap menang maupun kalah demi menjaga persatuan masyarakat setelah pemilihan usai.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah menekankan bahwa Pilwana harus menjadi pesta demokrasi yang mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya memecah belah masyarakat.
"Pilwana adalah pesta demokrasi badunsanak. Politik uang masih menjadi tantangan yang harus ditekan bersama. Partisipasi masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar lahir wali nagari yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Mar Alamsyah mengungkapkan Pilwana 2026 akan digelar di 93 nagari dengan total 446 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ia menjelaskan, pelaksanaan Pilwana secara manual diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp294 juta per nagari, sedangkan jika menggunakan sistem e-voting dapat mencapai sekitar Rp1,4 miliar per nagari. Sebagai perbandingan, pelaksanaan di Nagari Painan Timur diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp37 juta.
Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah (TPPD), Syaidal, SH, juga mengusulkan agar penerapan e-voting dipertimbangkan secara bertahap melalui sistem klaster di nagari tertentu. Menurutnya, selain memenuhi persyaratan administratif, calon wali nagari juga harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Rapat koordinasi itu turut memetakan sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini, terutama terkait akurasi DPT, pencegahan politik uang, peningkatan partisipasi pemilih, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Dengan persiapan yang lebih matang sejak awal, Pemkab Pesisir Selatan berharap Pilwana 2026 dapat melahirkan pemimpin nagari yang berkualitas serta menghasilkan proses demokrasi yang aman, tertib, transparan, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
