 |
| Bupati Solok saat menjelaskan lokasi |
TANAH DATAR, salingkanagari.id– Polemik batas wilayah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang sempat memicu penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan Markas Yonif TP 951/Pandeka Marapi mulai menemukan titik terang. Kedua pemerintah daerah memilih mengedepankan jalur musyawarah untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Pertemuan penting yang digelar di Rumah Dinas Bupati Solok, Minggu (28/6/2026), mempertemukan Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama jajaran pemerintah, unsur TNI, camat, wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dari Nagari Simawang dan Nagari Bukik Kanduang.
Pembahasan difokuskan pada rencana penyediaan lahan seluas sekitar 40 hektare yang akan dihibahkan kepada TNI untuk pembangunan Markas Yonif TP 951/Pandeka Marapi. Namun, rencana tersebut sempat menuai keberatan dari sebagian masyarakat karena lokasi yang diusulkan berada di kawasan yang batas administrasinya masih menunggu penyelesaian dari Kementerian Dalam Negeri.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan, pemerintah hadir untuk memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, hubungan persaudaraan yang telah lama terjalin antara warga Nagari Simawang dan Nagari Bukik Kanduang harus tetap dijaga.
"Yang kami utamakan adalah mencari solusi terbaik melalui dialog. Jangan sampai persoalan batas wilayah merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin erat di antara masyarakat kedua nagari," ujar Eka Putra.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendukung penuh pembangunan markas batalyon sebagai bagian dari program strategis nasional. Namun, prosesnya harus berjalan dengan komunikasi yang baik, transparan, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu juga menyatakan komitmen mendukung pembangunan Markas Yonif TP 951/Pandeka Marapi. Menurutnya, kehadiran markas tersebut akan memberikan dampak positif bagi keamanan kawasan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.
"Program strategis nasional ini perlu kita dukung bersama. Selain memperkuat pertahanan, keberadaan markas batalyon juga diyakini akan memberi efek positif terhadap perekonomian masyarakat," katanya.
Hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan awal berupa peta sementara lokasi pembangunan markas batalyon. Selanjutnya, kedua pemerintah daerah bersama unsur terkait akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan titik-titik batas sesuai kondisi riil sebelum tahapan pembangunan dilanjutkan.
Kesepakatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa sengketa batas wilayah dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan semangat kebersamaan, sehingga pembangunan strategis nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan keharmonisan masyarakat di perbatasan Tanah Datar dan Solok.
