 |
| Pemkab Tanah Datar gelar retreat untuk Wali Nagari |
BASO, salingkanagari.id — Langkah serius mencegah korupsi dan maladministrasi di tingkat nagari mulai diperkuat. Puluhan wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar mendapatkan pembekalan hukum langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanah Datar, dalam kegiatan retreat yang digelar di IPDN Baso, Selasa (7/4/2026).
Pembekalan ini menjadi sinyal tegas bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan tata kelola pemerintahan nagari kini semakin diperketat. Kajari Tanah Datar, Ryan Palasi, turun langsung memberikan materi strategis terkait potensi jerat hukum yang kerap mengintai aparatur nagari.
Dalam arahannya, Ryan Palasi menegaskan bahwa kelalaian dalam administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan bisa berujung pada konsekuensi hukum serius. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada aturan yang berlaku.
“Pemahaman hukum bukan lagi pilihan, tapi keharusan bagi wali nagari agar tidak terjerumus dalam persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Suasana kelas berlangsung dinamis. Para wali nagari terlihat antusias menggali berbagai persoalan riil yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari pengelolaan anggaran, regulasi pemerintah, hingga isu sensitif seperti BUMNag, KAN, dan BPRN. Diskusi hangat ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan kepastian hukum di tingkat nagari.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan bahwa kegiatan retreat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah preventif untuk memperkuat fondasi pemerintahan nagari yang bersih dan profesional.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Ia juga mengingatkan agar para wali nagari tidak lengah dalam menjalankan amanah.
“Kita ingin nagari di Tanah Datar dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ada yang tersandung kasus hukum,” ujarnya.
Retreat ini sendiri dirancang secara komprehensif, dimulai dari kegiatan kedisiplinan seperti shalat Subuh berjamaah, olahraga pagi, hingga pembekalan materi intensif dari berbagai narasumber, termasuk akademisi pemerintahan.
Lebih dari sekadar pelatihan, kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dan penyamaan persepsi antarwali nagari dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah berharap, langkah ini mampu menjadi benteng awal dalam menciptakan pemerintahan nagari yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
