 |
| Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menyampaikan sambutan |
PADANG, salingkanagari id — DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya mengawal ketat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di tengah tekanan anggaran dan besarnya kebutuhan pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar mengikuti arah kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” tegasnya saat menghadiri Musrenbang RKPD Sumbar 2027 di Padang, Rabu (8/4/2026).
Ia mengungkapkan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat tekanan terhadap APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Dampaknya, ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis 2025 di Sumbar mencapai angka fantastis. Estimasi kebutuhan anggaran menyentuh Rp22 triliun dari total kerugian sekitar Rp33,5 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” ujarnya.
DPRD pun mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, termasuk melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan tahun 2027 akan menjadi titik balik bagi Ranah Minang untuk keluar dari pola kerja administratif menuju kolaborasi yang lebih progresif.
Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi mencapai Rp13,3 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.
Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumbar saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis. Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman.
Meski demikian, sejumlah indikator makro masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 tercatat 77,27 atau di atas rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,31 persen.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.
Mahyeldi juga mendorong perubahan pola kepemimpinan di daerah, dengan meminta kepala daerah berperan layaknya CEO yang pro-investasi serta mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama terkait kepastian tata ruang dan lahan.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memaparkan empat pilar investasi strategis, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.
Sejumlah proyek strategis disiapkan sebagai pengungkit ekonomi, di antaranya Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik melalui skema KPBU, serta pengembangan energi terbarukan di Ganggo Mudiak dengan kapasitas 165 MWe.
“Strategi yang kami dorong adalah investasi padat karya, agar setiap proyek tidak hanya membangun fisik tetapi juga menyerap tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena ekstrem “Godzilla El Nino” pada 2026 yang berisiko memicu kekeringan panjang.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang masih bergantung pada sektor pertanian, sehingga perencanaan pembangunan ke depan harus semakin adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
