 |
| Warga antri BBM |
PASAMAN BARAT, salingkanagari.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Pasaman Barat semakin dikeluhkan masyarakat. Antrian panjang kendaraan diesel terjadi di sejumlah SPBU, sementara harga Bio Solar di tingkat pengecer melonjak tajam hingga dua kali lipat dari harga resmi subsidi.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Simpang Empat, Rabu (13/5). Dalam sidak itu, tim menemukan antrean kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan.
Pihak SPBU membenarkan terjadinya lonjakan antrean, namun menyebut kondisi serupa juga terjadi di banyak SPBU lain di Sumatera Barat.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pasaman Barat, Agusli, menegaskan kuota penyaluran Bio Solar untuk SPBU Simpang Empat tidak mengalami pengurangan dari Pertamina.
“Kuota tetap 16 ton per hari. Tidak ada pengurangan alokasi dari Pertamina,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan permintaan dipicu tingginya selisih harga antara Bio Solar subsidi yang dijual Rp6.800 per liter dengan Dexlite non-subsidi yang kini mencapai Rp27.150 per liter. Kondisi itu membuat banyak kendaraan yang seharusnya menggunakan Dexlite beralih membeli Bio Solar subsidi.
Selain itu, renovasi bangunan SPBU Simpang Empat turut memperparah situasi karena kapasitas antrean kendaraan di dalam area SPBU menjadi terbatas. Akibatnya, kendaraan terpaksa antre hingga ke jalan umum dan memicu kemacetan.
Ironisnya, di tengah kelangkaan di SPBU, Bio Solar justru ditemukan mudah diperoleh di kios pengecer dengan harga jauh lebih tinggi, yakni berkisar Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter.
Manajemen SPBU menegaskan distribusi BBM subsidi telah dilakukan sesuai aturan. Setiap pembelian diwajibkan menggunakan barcode kendaraan dan hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari. Untuk menjaga ketertiban antrean, pihak SPBU juga berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mengantisipasi kemacetan dan praktik percaloan.
Pemerintah daerah memastikan persoalan ini akan segera ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pertamina Patra Niaga.
“Kami akan mengusulkan solusi berupa penambahan kuota sementara dan penguatan pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran,” tegas Agusli.
