 |
| Rehabilitasi lahan pertanian |
PADANG, salingkanagari.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, mengatakan percepatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian RI.
“Arahan dari pemerintah pusat menjadi motivasi bagi kami untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian. Saat ini proses rehabilitasi terus berjalan dan kami optimalkan di lapangan,” ujarnya di Padang, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, total lahan sawah terdampak bencana di Sumbar mencapai lebih dari 7.000 hektare, dengan rincian 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, serta 730,97 hektare hilang.
Afniwirman menjelaskan, rehabilitasi tidak hanya sebatas pembersihan lahan dari material bencana, tetapi juga mencakup perbaikan menyeluruh seperti normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga pemulihan kondisi tanah.
“Di sejumlah lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan irigasi rusak. Penanganannya harus bertahap dan membutuhkan ketelitian,” jelasnya.
Selain tantangan teknis, proses rehabilitasi juga harus melalui tahapan administratif, mulai dari verifikasi lahan dan petani, penyusunan rencana teknis, hingga pencairan anggaran kepada kelompok tani.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar untuk sektor pertanian di Sumbar. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk rehabilitasi sawah, tetapi juga perbaikan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan bibit.
“Anggaran Rp455 miliar itu merupakan total bantuan pertanian, bukan hanya untuk pemulihan sawah,” tegasnya.
Sejauh ini, progres pelaksanaan di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan. Dari target rehabilitasi 1.100 hektare sawah, sebanyak 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare sudah memasuki tahap pencairan anggaran.
Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran telah mencapai 100 persen.
Untuk mempercepat proses, Pemprov Sumbar melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya mempercepat koordinasi lintas sektor, menetapkan lokasi prioritas, mengoptimalkan penggunaan alat, serta memperkuat pendampingan kepada kelompok tani.
Pemprov Sumbar menargetkan seluruh proses rehabilitasi dapat segera rampung, sehingga lahan pertanian yang terdampak bisa kembali produktif dalam waktu dekat
